JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 249 hasil yang relevan dengan "kerjasama internasional dalam penanganan BEPS "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED | JASA KONSULTAN HUKUM
61/PMK.01/2016

Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals &Amp; Ferro Alloys...

  • Ditetapkan: 12 Apr 2016
  • Diundangkan: 12 Apr 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
JASA KONSULTAN HUKUM | INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
161/PMK.01/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitr...

  • Ditetapkan: 28 Okt 2016
  • Diundangkan: 28 Okt 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KINERJA DAERAH | DANA ALOKASI UMUM
PMK 102 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum y...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
171/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama ...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 55 TAHUN 2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 20 Des 2022
  • Diundangkan: 20 Des 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
208/PMK.02/2020

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021

  • Ditetapkan: 18 Des 2020
  • Diundangkan: 21 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | PERJANJIAN INTERNASIONAL
PMK 35 TAHUN 2023

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanj...

  • Ditetapkan: 28 Mar 2023
  • Diundangkan: 29 Mar 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TOKO BEBAS BEA | BIDANG BEA CUKAI
PER-01/BC/2018

Toko Bebas Bea

  • Ditetapkan: 26 Jan 2018
  • Diundangkan: 26 Jan 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
CORE TAX | SISTEM INFORMASI | CORE TAX
56/PMK.03/2019

Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

  • Ditetapkan: 07 Mei 2019
  • Diundangkan: 08 Mei 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | KERJASAMA EKONOMI
170/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Ke...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 25

Loading...
Quick Look - ??
  • kerjasama internasional BEPS...
  • penghindaran pajak...
  • transparansi pajak global...
  • pajak internasional...
  • kebijakan pajak antikorupsi...