JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 92 hasil yang relevan dengan "kerjasama publik-swasta dalam proyek wisata "
Dalam 0.053 detik
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
HUKUM UMUM
1/KM.11/2021

Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
KEPELABUHANAN
PP 61 TAHUN 2009

Kepelabuhanan.

  • Ditetapkan: 20 Okt 2009
  • Diundangkan: 20 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
KEHUTANAN | HUKUM LINGKUNGAN
UU 41 TAHUN 1999

Kehutanan

  • Ditetapkan: 30 Sep 1999
  • Diundangkan: 30 Sep 1999

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 10

Loading...
Quick Look - ??
  • kerjasama publik-swasta proyek wisata...
  • pendanaan proyek pariwisata...
  • model pembiayaan kerjasama pemerintah-swasta...
  • investasi infrastruktur wisata...
  • dampak ekonomi kerjasama publik-swasta...