JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.157 hasil yang relevan dengan "ketentuan pajak bagi sektor industri "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
KERTAS KORAN | TAHUN ANGGARAN 2020
125/PMK.010/2020

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Kertas Koran dan/ atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 07 Sep 2020
  • Diundangkan: 08 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 120 TAHUN 2025

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL
KMK 29/MK/PK/2025

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jul 2025
  • Diundangkan: 24 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 12 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera...

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PREMI
PP 34 TAHUN 2023

Besaran Bagran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

  • Ditetapkan: 16 Jun 2023
  • Diundangkan: 16 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | MINYAK BUMI
PMK 51 TAHUN 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | MALAYSIA
PMK 60 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 27 Agu 2024
  • Diundangkan: 17 Sep 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | PERUBAHAN
PMK 10 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang...

  • Ditetapkan: 12 Feb 2024
  • Diundangkan: 15 Feb 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 61 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

  • Ditetapkan: 09 Jun 2023
  • Diundangkan: 12 Jun 2023

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 116

Loading...
Quick Look - ??
  • pajak sektor industri...
  • kebijakan fiskal industri...
  • insentif pajak untuk manufaktur...
  • peraturan pajak korporasi...
  • compliance pajak sektor industri...