Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Relevan terhadap
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Relevan terhadap, , dan
Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945
Relevan terhadap dan
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Relevan terhadap
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.