JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 41 hasil yang relevan dengan "ongkos daerah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
PERHITUNGAN | ANGGARAN NEGARA TAHUN 2003
UU 2 TAHUN 2006

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

  • Ditetapkan: 20 Mar 2006
  • Diundangkan: 20 Mar 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
YAYASAN
UU 16 TAHUN 2001

Yayasan.

  • Ditetapkan: 06 Agu 2001
  • Diundangkan: 06 Agu 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PROVINSI PAPUA BARAT
181/PMK.02/2017

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Pa...

  • Ditetapkan: 28 Nov 2017
  • Diundangkan: 28 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA | PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH
13/PMK.06/2023

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 20...

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | PPN/PPNBM
    160/PMK.04/2018

    Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

    • Ditetapkan: 17 Des 2018
    • Diundangkan: 18 Des 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | PROVINSI PAPUA
    207/PMK.02/2014

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Pa...

    • Ditetapkan: 30 Okt 2014
    • Diundangkan: 30 Okt 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERLAKUAN PERPAJAKAN | TRANSAKSI PERDAGANGAN
    210/PMK.010/2018

    Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IMPOR BARANG | TUJUAN EKSPOR
    161/PMK.04/2018

    Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

    • Ditetapkan: 17 Des 2018
    • Diundangkan: 18 Des 2018

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Loading...
    Quick Look - ??
    • ongkos transportasi daerah...
    • biaya layanan publik...
    • pengelolaan anggaran daerah...
    • efisiensi belanja pemerintah...
    • analisis tarif daerah...