JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 53 hasil yang relevan dengan "optimisasi penerimaan negara HS code "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PEMBEBASAN BEA MASUK
217/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2014 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
118/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | ANTI DUMPING
55/PMK.04/2015

Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2015
  • Diundangkan: 17 Mar 2015
Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BALLPOINT
50/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
58/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

  • Ditetapkan: 08 Apr 2016
  • Diundangkan: 08 Apr 2016
Thumbnail
PUPUK | IMPOR BARANG
102/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
TINTA KHUSUS (TONER) | IMPOR BARANG DAN BAHAN
98/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA | TATA CARA PELAKSANAAN
160/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 19 Agu 2015
  • Diundangkan: 19 Agu 2015
Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
103/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • optimisasi penerimaan negara...
  • analisis kebijakan perpajakan...
  • efisiensi pengumpulan pajak...
  • implementasi HS code...
  • strategi peningkatan pendapatan negara...