JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 63 hasil yang relevan dengan "pasar kerja formal "
Dalam 0.043 detik
Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PROPINSI IRIAN JAYA BARAT | KABUPATEN PUNCAK JAYA
UU 45 TAHUN ~1999

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Permai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

  • Ditetapkan: 01 Okt 1999
  • Diundangkan: 01 Okt 1999
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
4/PUU-XIX/2021

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    116/PMK.05/2020

    Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas B...

    • Ditetapkan: 31 Agu 2020
    • Diundangkan: 01 Sep 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
    211/PMK.06/2018

    Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | SEWA | BARANG MILIK NEGARA
    57/PMK.06/2016

    Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 08 Apr 2016
    • Diundangkan: 08 Apr 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK TEKNIS | JABATAN FUNGSIONAL
    149/PMK.05/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara

    • Ditetapkan: 18 Okt 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    236/PMK.05/2016

    Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • ...
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pasar kerja formal...
    • pengelolaan anggaran...
    • kebijakan ketenagakerjaan...
    • pelatihan kerja...
    • perlindungan tenaga kerja...