JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 48 hasil yang relevan dengan "pelanggaran etika "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
SATUAN KERJA | SERTIFIKASI BENDAHARA
126/PMK.05/2016

Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 16 Agu 2016
  • Diundangkan: 16 Agu 2016
Thumbnail
INTERN PEMERINTAH | SISTEM PENGENDALIAN
PP 60 TAHUN 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2008
  • Diundangkan: 28 Agu 2008

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA
UU 2 TAHUN 2002

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  • Ditetapkan: 08 Jan 2002
  • Diundangkan: 08 Jan 2002

Relevan terhadap

Thumbnail
AKUNTAN PUBLIK
UU 5 TAHUN 2011

Akuntan Publik.

  • Ditetapkan: 03 Mei 2011
  • Diundangkan: 03 Mei 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMILIHAN UMUM | PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UU 42 TAHUN 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2008
  • Diundangkan: 13 Nov 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
PANGAN
UU 7 TAHUN 1996

Pangan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 1996
  • Diundangkan: 04 Nov 1996

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PRODUK HALAL | JAMINAN
PP 31 TAHUN 2019

Peraturan Pernerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jarninan Produk Halal

  • Ditetapkan: 29 Apr 2019
  • Diundangkan: 03 Mei 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
25/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pelanggaran etika dalam pengelolaan anggaran...
    • transparansi keuangan publik...
    • korupsi dalam kementerian keuangan...
    • tata kelola keuangan yang baik...
    • pengawasan dan akuntabilitas dalam sektor publik...