JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 48 hasil yang relevan dengan "pelaporan PPN elektronik "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
TATA CARA | REVISI ANGGARAN
132/PMK.02/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

  • Ditetapkan: 17 Sep 2019
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | BIDANG ANGGARAN
108/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 04 Sep 2018
  • Diundangkan: 06 Sep 2018
Thumbnail
TATA CARA | TAHUN ANGGARAN 2019
206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DAERAH PABEAN
60/PMK.03/2022

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ata...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DAERAH PABEAN
48/PMK.03/2020

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud da...

  • Ditetapkan: 05 Mei 2020
  • Diundangkan: 05 Mei 2020
  • Terjemahan
Thumbnail
Tidak Berlaku
IZIN USAHA | PERTAMBANGAN
166/PMK.03/2018

Penunjukan Pemegang Izin Udaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertam...

  • Ditetapkan: 19 Des 2018
  • Diundangkan: 19 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
REIMBURSEMENT | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
119/PMK.02/2019

Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan...

  • Ditetapkan: 16 Agu 2019
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
REIMBURSEMENT | PERUBAHAN
158/PMK.02/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Paja...

  • Ditetapkan: 25 Okt 2016
  • Diundangkan: 25 Okt 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Loading...
Quick Look - ??
  • pelaporan PPN elektronik...
  • sistem administrasi PPN digital...
  • aplikasi pelaporan pajak online...
  • efisiensi pelaporan PPN...
  • kebijakan perpajakan berbasis elektronik...