JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 49 hasil yang relevan dengan "pelayanan publik dan PPN "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
32 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    05 P/HUM/2018

    Uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf B PMK No 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang termasuk dalam jenis barang yang...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      58 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XVIII/2020

        Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          70 P/HUM/2013

          Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            30/PUU-XI/2013

            Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
              64P/HUM/2013

              Uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Undang-Undan...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                64/PUU-XI/2013

                Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

                  Relevan terhadap dan

                  Thumbnail
                  HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                  44/PUU-IX/2011

                  Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

                    Relevan terhadap

                    Thumbnail
                    Tidak Berlaku
                    DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
                    139/PMK.07/2019

                    Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

                    • Ditetapkan: 07 Okt 2019
                    • Diundangkan: 01 Jan 1900
                    • Konsolidasi
                    • 1
                    • 2
                    • 3
                    • 4
                    • 5

                    Loading...
                    Quick Look - ??
                    • pelayanan publik kementerian keuangan...
                    • transparansi pajak PPN...
                    • pengelolaan anggaran daerah...
                    • layanan informasi perpajakan...
                    • efisiensi administrasi pajak...