Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Pejabat Lelang Kelas I
Relevan terhadap
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
Relevan terhadap, , dan
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap, , dan
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Relevan terhadap dan
Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
Relevan terhadap
Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
Relevan terhadap
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Relevan terhadap
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Relevan terhadap
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
Relevan terhadap