JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 50 hasil yang relevan dengan "pemantauan kewajiban utang "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
GANTI KERUGIAN NEGARA | KEMENTERIAN KEUANGAN
218/PMK.01/2017

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | PENGADAAN
PP 54 TAHUN 2008

Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah.

  • Ditetapkan: 11 Agu 2008
  • Diundangkan: 11 Agu 2008
Thumbnail
TAHUN 2010 | KEMENTRIAN KEUANGAN
59/PMK.09/2010

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.

  • Ditetapkan: 09 Mar 2010
  • Diundangkan: 09 Mar 2010
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | APBN
UU 41 TAHUN 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Okt 2008
  • Diundangkan: 11 Okt 2008
Thumbnail
PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA
UU 21 TAHUN 2007

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

  • Ditetapkan: 19 Apr 2007
  • Diundangkan: 19 Apr 2007
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUTANG PIUTANG | DEFISIT ANGGARAN
PMK 83 TAHUN 2023

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 01 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
194/PMK.07/2022

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 16 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
168/PMK.08/2021

Dealer Utama Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 24 Nov 2021
  • Diundangkan: 25 Nov 2021

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Loading...
Quick Look - ??
  • pemantauan kewajiban utang...
  • manajemen utang publik...
  • analisis risiko utang...
  • strategi pengelolaan utang...
  • transparansi fiskal...