JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 225 hasil yang relevan dengan "pendekatan integrasi risiko lingkungan dalam pembiayaan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KREDIT PROGRAM | PERUMAHAN
PMK 65 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan

  • Ditetapkan: 18 Sep 2025
  • Diundangkan: 24 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERCEPATAN PENYEDIAAN | AIR MINUM
60/PMK.08/2020

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

  • Ditetapkan: 29 Mei 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
124/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

  • Ditetapkan: 02 Sep 2020
  • Diundangkan: 07 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 69 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 13 Jul 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
117/PMK.08/2022

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

  • Ditetapkan: 20 Jul 2022
  • Diundangkan: 22 Jul 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
EKONOMI | LINGKUNGAN HIDUP
PP 46 TAHUN 2017

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

  • Ditetapkan: 10 Nov 2017
  • Diundangkan: 10 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR
174/PMK.08/2016

Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daera...

  • Ditetapkan: 17 Nov 2016
  • Diundangkan: 17 Nov 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TRANSAKSI LINDUNG NILAI
36/PMK.08/2017

Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Mar 2017
  • Diundangkan: 03 Mar 2017

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 23

Loading...
Quick Look - ??
  • pencanaan investasi berkelanjutan...
  • risiko perubahan iklim dalam investasi...
  • analisis dampak lingkungan pada pembiayaan...
  • integrasi prinsip ESG dalam kebijakan keuangan...
  • strategi mitigasi risiko lingkungan untuk sektor publik...