JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 53 hasil yang relevan dengan "pengajuan bantuan pendidikan "
Dalam 0.138 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
07 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN | PENDANAAN
    139/PMK.02/2015

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

    • Ditetapkan: 23 Jul 2015
    • Diundangkan: 23 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMERIKSA PAJAK | PETUNJUK TEKNIS
    133/PMK.03/2018

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 27 Sep 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
    234/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2015
    • Diundangkan: 21 Des 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    37/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
      138/PMK.01/2018

      Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 01 Okt 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      55/PMK.06/2019

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

      • Ditetapkan: 07 Mei 2019
      • Diundangkan: 08 Mei 2019
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      47/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | TATACARA PENYEDIAAN
        165/PMK.02/2014

        Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

        • Ditetapkan: 19 Agu 2014
        • Diundangkan: 19 Agu 2014
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
        199/PMK.012/2020

        Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

        • Ditetapkan: 16 Des 2020
        • Diundangkan: 17 Des 2020
        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • bantuan pendidikan Kementerian Keuangan...
        • pelatihan keterampilan dan pendidikan...
        • program beasiswa pemerintah...
        • pengelolaan dana pendidikan...
        • akses pendidikan yang terjangkau...