JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 288 hasil yang relevan dengan "program belanja masyarakat "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
136/PMK.02/2020

Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negar...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022
Thumbnail
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH | PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
206/PMK.07/2022

Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 37 TAHUN 2023

Pengelolaan Transfer ke Daerah

  • Ditetapkan: 24 Jul 2023
  • Diundangkan: 24 Jul 2023
Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENGELOLA FISKAL | PENGELOLAAN DANA
PMK 91 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
113/PMK.02/2021

Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 25 Agu 2021
  • Diundangkan: 26 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PMK.07/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 04 Mei 2021
  • Diundangkan: 05 Mei 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 29

Loading...
Quick Look - ??
  • program belanja masyarakat...
  • pengelolaan anggaran publik...
  • efisiensi belanja pemerintah...
  • transparansi pengeluaran negara...
  • pemberdayaan ekonomi lokal...