JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 40 hasil yang relevan dengan "proses seleksi pengadaan "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PASAR PERDANA INTERNASIONAL | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
72/PMK.08/2018

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

  • Ditetapkan: 13 Jul 2018
  • Diundangkan: 13 Jul 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ELEKTRONIK
111/PMK.01/2018

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Sep 2018
  • Diundangkan: 10 Sep 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
19/PMK.08/2015

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.

  • Ditetapkan: 02 Feb 2015
  • Diundangkan: 03 Feb 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
119/PMK.08/2011

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2011
  • Diundangkan: 01 Agu 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KREDITOR SWASTA ASING | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
14/PMK.08/2012

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

  • Ditetapkan: 30 Jan 2012
  • Diundangkan: 30 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PRIVATE PLACEMENT | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
239/PMK.08/2012

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PENYEDIA BARANG/JASA
139/PMK.01/2012

Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 24 Agu 2012
  • Diundangkan: 24 Agu 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | JABATAN FUNGSIONAL
150/PMK.05/2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Loading...
Quick Look - ??
  • proses seleksi pengadaan...
  • transparansi pengadaan barang dan jasa...
  • kriteria evaluasi tender...
  • manajemen risiko pengadaan...
  • kebijakan pengadaan pemerintah...