JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 40 hasil yang relevan dengan "regulasi non-tarif "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
31 P/HUM/2017

Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
    229/PMK.01/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    87/PMK.01/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 11 Jun 2019
    • Diundangkan: 11 Jun 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    142/PMK.02/2018

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

    • Ditetapkan: 29 Okt 2018
    • Diundangkan: 29 Okt 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
    19/PMK.03/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

    • Ditetapkan: 19 Feb 2018
    • Diundangkan: 19 Feb 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    212/PMK.01/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
    211/PMK.06/2018

    Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
    61/PMK.02/2017

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2017
    • Diundangkan: 12 Mei 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Loading...
    Quick Look - ??
    • regulasi non-tarif...
    • kebijakan perdagangan...
    • pengendalian impor...
    • perlindungan industri domestik...
    • standar kualitas produk...