229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

• Ditetapkan: 21 Jun 2024
• Diundangkan: 02 Jul 2024

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

PP 44 TAHUN 2022

Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

• Ditetapkan: 02 Des 2022
• Diundangkan: 02 Des 2022

Relevan terhadapPasal 33

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

1/KM.11/2021

Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan

• Ditetapkan: 21 Sep 2021

Relevan terhadapMemutuskan

PP 1 TAHUN 2008

Investasi Pemerintah

• Ditetapkan: 04 Feb 2008
• Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadapPasal 11

UU 24 TAHUN 2002

Surat Utang Negara

• Ditetapkan: 22 Okt 2002
• Diundangkan: 22 Okt 2002

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9

6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

Relevan terhadapHalaman 37