JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 75 hasil yang relevan dengan "regulasi pendapatan daerah "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2010 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 47 TAHUN 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2009
  • Diundangkan: 29 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
18 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    38 P/HUM/2022

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      32 P/HUM/2021

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        18/PMK.07/2023

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

        • Ditetapkan: 28 Feb 2023
        • Diundangkan: 01 Mar 2023
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        76/PMK.07/2022

        Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

        • Ditetapkan: 18 Apr 2022
        • Diundangkan: 18 Apr 2022

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
        PMK 135 TAHUN 2023

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 07 Des 2023
        • Diundangkan: 11 Des 2023
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        97/PUU-X/2012

        PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          118/PMK.01/2021

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 08 Sep 2021
          • Diundangkan: 09 Sep 2021
          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • ...
          • 8

          Loading...
          Quick Look - ??
          • regulasi pajak daerah...
          • kebijakan pendapatan daerah...
          • pengelolaan sumber daya keuangan daerah...
          • transparansi anggaran daerah...
          • strategi peningkatan pendapatan daerah...