JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 39 hasil yang relevan dengan "sistem distribusi obat "
Dalam 0.085 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
36 P/HUM/2020

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      UU 11 TAHUN 2020

      Cipta Kerja

      • Ditetapkan: 02 Nov 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
      79/PMK.010/2020

      Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

      • Ditetapkan: 03 Jul 2020
      • Diundangkan: 03 Jul 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
      81/PMK.010/2020

      Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

      • Ditetapkan: 03 Jul 2020
      • Diundangkan: 03 Jul 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
      112/PMK.07/2016

      Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

      • Ditetapkan: 12 Jul 2016
      • Diundangkan: 12 Jul 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.07/2017

      Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 04 Apr 2017
      • Diundangkan: 04 Apr 2017
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sistem distribusi obat nasional...
      • pengelolaan rantai pasokan farmasi...
      • efisiensi logistik obat pemerintah...
      • regulasi distribusi farmasi...
      • transparansi dalam pengadaan obat...