JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 57 hasil yang relevan dengan "sistem pajak yang akuntabel "
Dalam 0.04 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERIMBANGAN KEUANGAN
UU 33 TAHUN 2004

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2004
  • Diundangkan: 15 Okt 2004
Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK PELAKSANAAN
132/PMK.03/2022

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

  • Ditetapkan: 02 Sep 2022
  • Diundangkan: 13 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG UMUM
131/PMK.03/2022

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

  • Ditetapkan: 02 Sep 2022
  • Diundangkan: 13 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
6/PUU-XIV/2016

Pengujian pasal 8 ayat 3 dan pasal 13 UU 14 tahun 2002 tentang peradilan pajak terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | PENGELOLAAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 58 TAHUN 2020

    Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 08 Okt 2020
    • Diundangkan: 12 Okt 2020
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    4/PUU-XIII/2015

    Pengujuan UU no. 20 tahun 1997 tentang PNBP dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      37/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        30/PUU-X/2012

        Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          43/PUU-XVIII/2020

          Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            42/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

              Relevan terhadap dan

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • 6

              Loading...
              Quick Look - ??
              • sistem pajak yang transparan...
              • akuntabilitas fiskal...
              • pengelolaan pajak yang efisien...
              • reformasi perpajakan yang berkelanjutan...
              • teknologi dalam administrasi pajak...