JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 46 hasil yang relevan dengan "studi ekonomi industri "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
38 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEGIATAN USAHA | PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
    PP 96 TAHUN 2021

    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • Ditetapkan: 09 Sep 2021
    • Diundangkan: 09 Sep 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
    27/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 13 Feb 2015
    • Diundangkan: 13 Feb 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    24/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 10 Feb 2015
    • Diundangkan: 10 Feb 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    102/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
      184/PMK.05/2016

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

      • Ditetapkan: 30 Nov 2016
      • Diundangkan: 30 Nov 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      16/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        61/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • analisis kebijakan fiskal...
          • dampak regulasi industri...
          • investasi asing langsung...
          • pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur...
          • pengaruh pajak terhadap produktivitas industri...