JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 70 hasil yang relevan dengan "transparansi belanja publik "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
UU 19 TAHUN 2008

Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 07 Mei 2008
  • Diundangkan: 07 Mei 2008
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 13 TAHUN 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 18 Nov 2005
  • Diundangkan: 18 Nov 2005
Thumbnail
PERBENDAHARAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2004

Perbendaharaan Negara.

  • Ditetapkan: 14 Jan 2004
  • Diundangkan: 14 Jan 2004
Thumbnail
BIDANG KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 17 TAHUN 2003

Keuangan negara

  • Ditetapkan: 05 Apr 2003
  • Diundangkan: 04 Mei 2003
Thumbnail
PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
UU 24 TAHUN 2002

Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 22 Okt 2002
  • Diundangkan: 22 Okt 2002
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
18 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    38 P/HUM/2022

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      32 P/HUM/2021

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        39 P/HUM/2020

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          58 P/HUM/2020

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

            Relevan terhadap dan

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • ...
            • 7

            Loading...
            Quick Look - ??
            • transparansi anggaran...
            • akuntabilitas keuangan publik...
            • pemantauan belanja negara...
            • laporan keuangan pemerintah...
            • partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran...