JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 58 hasil yang relevan dengan "transparansi pengelolaan pinjaman "
Dalam 0.063 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
    259/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    07 P/HUM/2018

    Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG UMUM | HIMPUNAN PERATURAN
      PERPRES 82 TAHUN 2020

      Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

      • Ditetapkan: 20 Jul 2020
      • Diundangkan: 20 Jul 2020

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MONITORING | HIBAH
      33/PMK.08/2010

      Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah.

      • Ditetapkan: 12 Feb 2010
      • Diundangkan: 12 Feb 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      28/PMK.05/2010

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2010
      • Diundangkan: 04 Feb 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | BIDANG ANGGARAN
      9/PMK.02/2017

      Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

      • Ditetapkan: 30 Jan 2017
      • Diundangkan: 30 Jan 2017
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      67 P/HUM/2014

      Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan PTPN III bertentangan d...

        Relevan terhadap

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi penggunaan anggaran...
        • akuntabilitas laporan keuangan...
        • pengelolaan utang publik yang berkelanjutan...
        • sistem informasi pinjaman pemerintah...
        • audit dan evaluasi proyek pinjaman...