JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 327 hasil yang relevan dengan "Strategi pendanaan untuk proyek publik "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN | IURAN PENSIUN
243/PMK.02/2016

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    91/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
      104/PMK.010/2016

      Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 30 Jun 2016
      • Diundangkan: 30 Jun 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
        77/PMK.08/2013

        Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

        • Ditetapkan: 11 Apr 2013
        • Diundangkan: 11 Apr 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        12/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
          229/PMK.01/2009

          Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

          • Ditetapkan: 28 Des 2009
          • Diundangkan: 28 Des 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | IURAN
          248/PMK.02/2016

          Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          • 1
          • ...
          • 29
          • 30
          • 31
          • 32
          • 33

          Loading...
          Quick Look - ??
          • strategi pendanaan alternatif...
          • pengelolaan anggaran publik...
          • inovasi pembiayaan infrastruktur...
          • kolaborasi publik-swasta...
          • model pendanaan berkelanjutan...