JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 317 hasil yang relevan dengan "alokasi dana pajak "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
45/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
    154/PMK.05/2013

    Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

    • Ditetapkan: 13 Nov 2013
    • Diundangkan: 13 Nov 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RETRIBUSI DAERAH | PELANGGARAN
    11/PMK.07/2010

    Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | REVISI ANGGARAN
    69/PMK.02/2010

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Mar 2010
    • Diundangkan: 23 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    49/PMK.02/2011

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 17 Mar 2011
    • Diundangkan: 17 Mar 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | KURANG BAYAR
    187/PMK.07/2017

    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya.

    • Ditetapkan: 08 Des 2017
    • Diundangkan: 08 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
    158/PMK.02/2014

    Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 05 Agu 2014
    • Diundangkan: 05 Agu 2014
    • 1
    • ...
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32

    Loading...
    Quick Look - ??
    • alokasi dana pajak untuk pembangunan infrastruktur...
    • pengelolaan anggaran pajak daerahn...
    • transparansi penggunaan dana pajak...
    • dampak alokasi pajak terhadap perekonomian daerah...
    • efisiensi pengeluaran pemerintah dari dana pajak...