JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 347 hasil yang relevan dengan "pemantauan kinerja program pariwisata nasional "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
26/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | BIDANG ANGGARAN
    9/PMK.02/2017

    Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

    • Ditetapkan: 30 Jan 2017
    • Diundangkan: 30 Jan 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | RENCANA KERJA
      94/PMK.02/2013

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 28 Jun 2013
      • Diundangkan: 28 Jun 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      55/PMK.06/2019

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

      • Ditetapkan: 07 Mei 2019
      • Diundangkan: 08 Mei 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      87/PMK.01/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 11 Jun 2019
      • Diundangkan: 11 Jun 2019
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      23/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        5/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
          138/PMK.01/2018

          Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 21 Sep 2018
          • Diundangkan: 01 Okt 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ANGGARAN | KLASIFIKASI
          101/PMK.02/2011

          Klasifikasi Anggaran.

          • Ditetapkan: 11 Jul 2011
          • Diundangkan: 11 Jul 2011
          • 1
          • ...
          • 29
          • 30
          • 31
          • ...
          • 35

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pemantauan kinerja pariwisata nasional...
          • analisis data keuangan sektor pariwisata...
          • evaluasi efektivitas anggaran pariwisata...
          • pengukuran dampak ekonomi pariwisata...
          • pengelolaan risiko investasi pariwisata...