JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 315 hasil yang relevan dengan "sistem informasi anggaran daerah "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
18/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      12/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        230/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Hibah.

        • Ditetapkan: 21 Des 2011
        • Diundangkan: 21 Des 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ANGGARAN | KLASIFIKASI
          101/PMK.02/2011

          Klasifikasi Anggaran.

          • Ditetapkan: 11 Jul 2011
          • Diundangkan: 11 Jul 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          28/PMK.05/2010

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

          • Ditetapkan: 04 Feb 2010
          • Diundangkan: 04 Feb 2010

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          151/PMK.05/2011

          Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

          • Ditetapkan: 12 Sep 2011
          • Diundangkan: 12 Sep 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          93/PMK.02/2011

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 27 Jun 2011
          • Diundangkan: 27 Jun 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
          234/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

          • Ditetapkan: 23 Des 2011
          • Diundangkan: 23 Des 2011

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 29
          • 30
          • 31
          • 32

          Loading...
          Quick Look - ??
          • sistem informasi akuntabilitas publik...
          • pengelolaan keuangan daerah...
          • transparansi anggaran pemerintah...
          • e-monitoring anggaran daerah...
          • analisis kinerja keuangan daerah...