JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 307 hasil yang relevan dengan "tata cara pengenaan pajak "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 24 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

    • Ditetapkan: 10 Mar 2008
    • Diundangkan: 10 Mar 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PEMBENTUKAN PENYISIHAN
    201/PMK.06/2010

    Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

    • Ditetapkan: 23 Nov 2010
    • Diundangkan: 23 Nov 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    18/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
      PP 38 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

      • Ditetapkan: 28 Mei 2009
      • Diundangkan: 28 Mei 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
      158/PMK.02/2014

      Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 05 Agu 2014
      • Diundangkan: 05 Agu 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN | KONTRAKTOR
      257/PMK.011/2011

      Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasil...

      • Ditetapkan: 28 Des 2011
      • Diundangkan: 28 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
      200/PMK.01/2016

      Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

      • Ditetapkan: 27 Des 2016
      • Diundangkan: 27 Des 2016
      • 1
      • ...
      • 29
      • 30
      • 31

      Loading...
      Quick Look - ??
      • tata cara pengenaan pajak...
      • pengawasan pelaksanaan pajak...
      • kepatuhan wajib pajak...
      • pengurangan pajak untuk UMKM...
      • reformasi sistem perpajakan...