JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.002 detik
    Thumbnail
    PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | TAHUN ANGGARAN 2008
    198/PMK.07/2008

    Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 02 Des 2008
    • Diundangkan: 02 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA PENSIUN | INVESTASI
    199/PMK.010/2008

    Investasi Dana Pensium.

    • Ditetapkan: 05 Des 2008
    • Diundangkan: 05 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL | TATACARA PEMBERIAN
    201/PMK.04/2008

    Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempa...

    • Ditetapkan: 09 Des 2008
    • Diundangkan: 09 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PEMBERIAN | NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
    200/PMK.04/2008

    Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 09 Des 2008
    • Diundangkan: 09 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HASIL TEMBAKAU | TARIF CUKAI
    203/PMK.011/2008

    Tarif Cukai Hasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 09 Des 2008
    • Diundangkan: 09 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI | PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL
    202/PMK.04/2008

    Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir,...

    • Ditetapkan: 09 Des 2008
    • Diundangkan: 09 Des 2008
    Thumbnail
    DANA ALOKASI KHUSUS | TAHUN ANGGARAN 2009
    205/PMK.07/2008

    Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 20...

    • Ditetapkan: 10 Des 2008
    • Diundangkan: 10 Des 2008
    Thumbnail
    PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | DANA ALOKASI KHUSUS
    204/PMK.07/2008

    Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 10 Des 2008
    • Diundangkan: 10 Des 2008
    Thumbnail
    PENATAUSAHAAN | DOKUMEN RAHASIA
    206/PMK.01/2008

    Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting dan/atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum dan Penyelesaian Piutang Negara.

    • Ditetapkan: 10 Des 2008
    • Diundangkan: 10 Des 2008
    Thumbnail
    PERKIRAAN ALOKASI DANA | TAHUN ANGGARAN 2009
    208/PMK.07/2008

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 11 Des 2008
    • Diundangkan: 11 Des 2008
    • 1
    • ...
    • 305
    • 306
    • 307
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??