JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 383 hasil yang relevan dengan "integrasi sumber data untuk efisiensi pajak "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
30/PUU-X/2012

Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 te...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
      138/PMK.01/2018

      Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 01 Okt 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
      187/PMK.07/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 02 Des 2016
      • Diundangkan: 02 Des 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFORMASI | PERTUKARAN
      125/PMK.010/2015

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SANKSI | WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
      89/PMK.010/2015

      Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengali...

      • Ditetapkan: 28 Apr 2015
      • Diundangkan: 28 Apr 2015

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      44/PUU-IX/2011

      Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
        263/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        5/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 30
          • 31
          • 32
          • ...
          • 39

          Loading...
          Quick Look - ??
          • integrasi data keuangan...
          • efisiensi administrasi pajak...
          • analisis data perpajakan...
          • optimalisasi sistem akuntansi pemerintah...
          • pengelolaan data untuk transparansi fiskal...