JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 334 hasil yang relevan dengan "pengelolaan sumber pendapatan daerah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
31 P/HUM/2017

Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    12 P/HUM/2017

    uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      88/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        12/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
          14/PMK.09/2017

          Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

          • Ditetapkan: 13 Feb 2017
          • Diundangkan: 13 Feb 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
          143/PMK.02/2015

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

          • Ditetapkan: 24 Jul 2015
          • Diundangkan: 24 Jul 2015
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          63/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
            120/PMK.05/2009

            Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

            • Ditetapkan: 07 Jul 2009
            • Diundangkan: 07 Jul 2009
            • 1
            • ...
            • 30
            • 31
            • 32
            • 33
            • 34

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pengelolaan keuangan daerah...
            • optimalisasi pendapatan asli daerah...
            • strategi pemungutan pajak daerah...
            • efisiensi anggaran pemerintah daerah...
            • transparansi laporan keuangan daerah...