JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 347 hasil yang relevan dengan "Akuntabilitas keuangan "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BANTUAN SOSIAL | BELANJA
    81/PMK.05/2012

    Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 01 Jun 2012
    • Diundangkan: 01 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    45/PUU-X/2012

    Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
      PP 65 TAHUN 2010

      Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

      • Ditetapkan: 27 Agu 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | PENGELOLAAN | KONTRAK KERJA SAMA
      135/PMK.06/2009

      Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

      • Ditetapkan: 24 Agu 2009
      • Diundangkan: 24 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      170/PMK.01/2012

      Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

      • Ditetapkan: 06 Nov 2012
      • Diundangkan: 06 Nov 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-X/2012

      PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35

        Loading...
        Quick Look - ??
        • akuntabilitas keuangan publik...
        • transparansi pengelolaan anggaran...
        • audit internal kementerian...
        • pengawasan keuangan negara...
        • peningkatan efisiensi penggunaan dana...