JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 364 hasil yang relevan dengan "otomatisasi proses perpajakan dengan AI "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
147/PMK.04/2011

Kawasan Berikat.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2011
  • Diundangkan: 06 Sep 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
124/PMK.02/2016

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016
  • Diundangkan: 08 Agu 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2017

Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-X/2012

PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    48/PUU-XI/2013

    PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      52/PUU-IX/2011

      Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        46 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          44/PUU-IX/2011

          Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            77/PUU-VIII/2010

            Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 31
              • 32
              • 33
              • ...
              • 37

              Loading...
              Quick Look - ??
              • otomatisasi pelaporan pajak...
              • AI dalam analisis data perpajakan...
              • teknologi cerdas untuk kepatuhan pajak...
              • solusi otomatis untuk pengelolaan pajak...
              • pengurangan risiko kesalahan perpajakan dengan AI...