JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 371 hasil yang relevan dengan "program pembangunan nasional "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
229/PMK.01/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2017

Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | DIPA
160/PMK.02/2012

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 19 Okt 2012
  • Diundangkan: 19 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    83/PUU-XI/2013

    Uji meteriil Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat ...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      42/PUU-X/2012

      Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
        138/PMK.01/2018

        Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 21 Sep 2018
        • Diundangkan: 01 Okt 2018
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        64/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
          61/PMK.02/2017

          Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

          • Ditetapkan: 12 Mei 2017
          • Diundangkan: 12 Mei 2017
          • 1
          • ...
          • 31
          • 32
          • 33
          • ...
          • 38

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pembangunan ekonomi berkelanjutan...
          • kebijakan fiskal nasional...
          • investasi infrastruktur...
          • anggaran pemerintah daerah...
          • pembiayaan proyek publik...