JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 370 hasil yang relevan dengan "monitoring program pemanfaatan anggaran desa "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
127/PMK.05/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
211/PMK.06/2018

Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
13/PUU-X/2012

Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      5/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KLASIFIKASI | ANGGARAN
        127/PMK.02/2015

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 07 Jul 2015
        • Diundangkan: 07 Jul 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
        PP 7 TAHUN 2008

        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2008
        • Diundangkan: 04 Feb 2008

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
        55/PMK.06/2019

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

        • Ditetapkan: 07 Mei 2019
        • Diundangkan: 08 Mei 2019
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        32/PUU-XVIII/2020

        Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          58/PUU-X/2012

          Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 te...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 32
            • 33
            • 34
            • ...
            • 37

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pemantauan anggaran desa...
            • transparansi penggunaan dana desa...
            • evaluasi program pembangunan desa...
            • akuntabilitas keuangan desa...
            • pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran desa...