JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 366 hasil yang relevan dengan "program belanja daerah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      18/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        64/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PELAPORAN | IURAN PENSIUN
          243/PMK.02/2016

          Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
          138/PMK.01/2018

          Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 21 Sep 2018
          • Diundangkan: 01 Okt 2018
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          13/PUU-X/2012

          Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
            222/PMK.05/2016

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

            • Ditetapkan: 30 Des 2016
            • Diundangkan: 30 Des 2016
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
            177/PMK.02/2014

            Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

            • Ditetapkan: 28 Agu 2014
            • Diundangkan: 28 Agu 2014

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 32
            • 33
            • 34
            • ...
            • 37

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pengelolaan anggaran daerah...
            • transparansi belanja publik...
            • efektivitas program keuangan daerah...
            • kebijakan fiskal daerah...
            • akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintah...