JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 608 hasil yang relevan dengan "sektor keuangan "
    Dalam 0.012 detik
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | KEMASAN INFUS
    50/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    45/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010...

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    43/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    46/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    53/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat...

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    INDEKS FISKAL | PERENCANAAN PENDANAAN
    54/PMK.07/2012

    Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

    • Ditetapkan: 16 Apr 2012
    • Diundangkan: 16 Apr 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | TAHUN ANGGARAN 2010
    20/PMK.07/2010

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 26 Jan 2010
    • Diundangkan: 26 Jan 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
    208/PMK.07/2016

    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 29 Des 2016
    • Diundangkan: 29 Des 2016
    Thumbnail
    KREDIT INVESTASI PEMERINTAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    193/PMK.05/2011

    Kredit Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 01 Des 2011
    • Diundangkan: 01 Des 2011
    Thumbnail
    KABUPATEN DAN KOTA | ALOKASI DIFINITIF
    222/PMK.07/2010

    Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 17 Des 2010
    • Diundangkan: 17 Des 2010

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 32
    • 33
    • 34
    • ...
    • 61
    Quick Look - ??