Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
Relevan terhadap
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.
Relevan terhadap
Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Relevan terhadap
PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Relevan terhadap
Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
Relevan terhadap
Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Relevan terhadap
