JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 365 hasil yang relevan dengan "insentif fiskal untuk energi bersih "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
    138/PMK.01/2018

    Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 01 Okt 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    124/PMK.02/2016

    Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 08 Agu 2016
    • Diundangkan: 08 Agu 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      212/PMK.01/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
      PP 44 TAHUN 2004

      Perencanaan Hutan

      • Ditetapkan: 18 Okt 2004
      • Diundangkan: 18 Okt 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
        242/PMK.07/2011

        Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

        • Ditetapkan: 27 Des 2011
        • Diundangkan: 27 Des 2011

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37

        Loading...
        Quick Look - ??
        • insentif pajak energi bersih...
        • subsidi untuk proyek energi terbarukan...
        • kebijakan fiskal pemanfaatan energi hijau...
        • dukungan fiskal untuk investasi energi terbarukan...
        • program insentif untuk penghematan energi...