JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 360 hasil yang relevan dengan "mekanisme pengambilan keputusan berbasis masyarakat "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    73 P/HUM/2013

    Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 80 TAHUN 2003

      Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Nov 2003
      • Diundangkan: 03 Nov 2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        35/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          93/PMK.02/2011

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 27 Jun 2011
          • Diundangkan: 27 Jun 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
          30/PMK.010/2010

          Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

          • Ditetapkan: 09 Feb 2010
          • Diundangkan: 09 Feb 2010
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
          154/PMK.05/2013

          Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

          • Ditetapkan: 13 Nov 2013
          • Diundangkan: 13 Nov 2013

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          PP 21 TAHUN 2004

          Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

          • Ditetapkan: 05 Agu 2004
          • Diundangkan: 05 Agu 2004
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
          PP 56 TAHUN 2005

          Sistem Informasi Keuangan Daerah

          • Ditetapkan: 09 Des 2005
          • Diundangkan: 09 Des 2005

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 33
          • 34
          • 35
          • 36

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengambilan keputusan fiskal partisipatif...
          • inovasi kebijakan publik berbasis masyarakat...
          • transparansi anggaran daerah...
          • pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan...
          • kolaborasi stakeholder dalam perencanaan keuangan...