JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 446 hasil yang relevan dengan "pembiayaan pembangunan "
    Dalam 0.044 detik
    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    Media Keuangan Oktober 2020 - Jelajah Sejarah Rupiah

    Biro KLI Kementerian Keuangan

    • Diterbitkan: 01 Okt 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    113/PMK.08/2013

    Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2013
    • Diundangkan: 01 Agu 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    15/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
      9/PMK.07/2020

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

      • Ditetapkan: 05 Feb 2020
      • Diundangkan: 05 Feb 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELABUHAN BEBAS BATAM | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      59/PMK.06/2020

      Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

      • Ditetapkan: 29 Mei 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
      197/PMK.07/2020

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

      • Ditetapkan: 14 Des 2020
      • Diundangkan: 15 Des 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
      210/PMK.02/2019

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      59/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        13/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          79/PUU-XIV/2016

          Pengujian UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP terhadap UUD Negara RI 1945

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 33
            • 34
            • 35
            • ...
            • 45
            Quick Look - ??