JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 362 hasil yang relevan dengan "Pemanfaatan AI untuk optimalisasi perpajakan "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    57/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      52/PUU-IX/2011

      Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        222/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
        39/PMK.03/2016

        Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

        • Ditetapkan: 22 Mar 2016
        • Diundangkan: 22 Mar 2016
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        73 P/HUM/2013

        Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
          143/PMK.02/2015

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

          • Ditetapkan: 24 Jul 2015
          • Diundangkan: 24 Jul 2015
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          91/PUU-XIII/2015

          Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            25/PUU-XII/2014

            Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
              PP 29 TAHUN 2009

              Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

              • Ditetapkan: 24 Mar 2009
              • Diundangkan: 24 Mar 2009

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 34
              • 35
              • 36
              • 37

              Loading...
              Quick Look - ??
              • Pemanfaatan AI dalam pengelolaan pajak...
              • Inovasi teknologi untuk efisiensi administrasi perpajakan...
              • Analisis data besar untuk kepatuhan pajak...
              • Otomatisasi proses pelaporan pajak menggunakan AI...
              • Implementasi machine learning dalam deteksi penipuan pajak...