JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 503 hasil yang relevan dengan "dampak ekonomi program bantuan sosial "
    Dalam 0.026 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | COVID-19 | PENGELOLAAN | DANA DESA
    40/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 20 Apr 2020
    • Diundangkan: 20 Apr 2020

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    80/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA ALOKASI UMUM | IURAN JAMINAN KESEHATAN
      183/PMK.07/2017

      Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

      • Ditetapkan: 04 Des 2017
      • Diundangkan: 04 Des 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENYELENGGARAAN | KAWASAN EKONOMI
      PP 1 TAHUN 2020

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

      • Ditetapkan: 06 Jan 2020
      • Diundangkan: 08 Jan 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | PROGRAM PEN
        101/PMK.07/2020

        Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)...

        • Ditetapkan: 05 Agu 2020
        • Diundangkan: 05 Agu 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEGIATAN USAHA | PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
        PP 96 TAHUN 2021

        Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

        • Ditetapkan: 09 Sep 2021
        • Diundangkan: 09 Sep 2021

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        70/PMK.05/2020

        Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

        • Ditetapkan: 22 Jun 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
        217/PMK.01/2018

        Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 31 Des 2018
        • Diundangkan: 31 Des 2018

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 34
          • 35
          • 36
          • ...
          • 51
          Quick Look - ??