JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 392 hasil yang relevan dengan "keterlibatan stakeholder dalam evaluasi program "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
249/PMK.02/2011

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
119/PMK.08/2011

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2011
  • Diundangkan: 01 Agu 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | ORGANISASI DAN TATAKERJA
52/PMK.01/2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

  • Ditetapkan: 22 Mar 2011
  • Diundangkan: 22 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
29/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    143/PMK.02/2015

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    220/PMK.08/2015

    Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 07 Des 2015
    • Diundangkan: 07 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
    158/PMK.02/2014

    Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 05 Agu 2014
    • Diundangkan: 05 Agu 2014
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
      61/PMK.02/2017

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2017
      • Diundangkan: 12 Mei 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
      253/PMK.05/2016

      Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      • 1
      • ...
      • 34
      • 35
      • 36
      • ...
      • 40

      Loading...
      Quick Look - ??
      • keterlibatan stakeholder evaluasi program...
      • peran stakeholder dalam kebijakan publik...
      • transparansi dalam evaluasi program pemerintah...
      • partisipasi masyarakat dalam penganggaran...
      • evaluasi program berbasis partisipasi...