JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia ยฉ 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 372 hasil yang relevan dengan "sumber pendapatan pajak "
Dalam 0.073 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan:ย 24 Jul 2015
  • Diundangkan:ย 24 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan:ย 04 Nov 2009
  • Diundangkan:ย 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KLASIFIKASI | ANGGARAN
127/PMK.02/2015

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan:ย 07 Jul 2015
  • Diundangkan:ย 07 Jul 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-VI/2008

    Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
      248/PMK.05/2012

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan:ย 28 Des 2012
      • Diundangkan:ย 28 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
        224/PMK.07/2009

        Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan:ย 23 Des 2009
        • Diundangkan:ย 23 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
        247/PMK.07/2015

        Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

        • Ditetapkan:ย 29 Des 2015
        • Diundangkan:ย 29 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
        08/PMK.05/2010

        Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

        • Ditetapkan:ย 25 Jan 2010
        • Diundangkan:ย 25 Jan 2010

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38

        Loading...
        Quick Look - ??
        • sumber pendapatan negara...
        • pajak sebagai alat pembangunan...
        • efisiensi pengumpulan pajak...
        • kebijakan perpajakan berkelanjutan...
        • analisis potensi pajak daerah...