JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 390 hasil yang relevan dengan "akses ke layanan dasar dan kemiskinan "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KLASIFIKASI | ANGGARAN
127/PMK.02/2015

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2015
  • Diundangkan: 07 Jul 2015
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
12/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    222/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      27/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        46/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          77/PUU-IX/2011

          Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | DANA BERGULIR
            77/PMK.05/2010

            Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Us...

            • Ditetapkan: 05 Apr 2010
            • Diundangkan: 05 Apr 2010
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
            153/PMK.05/2012

            Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

            • Ditetapkan: 03 Okt 2012
            • Diundangkan: 03 Okt 2012
            • 1
            • ...
            • 35
            • 36
            • 37
            • 38
            • 39

            Loading...
            Quick Look - ??
            • akses layanan kesehatan...
            • pengelolaan anggaran sosial...
            • program perlindungan masyarakat...
            • pemberdayaan ekonomi daerah...
            • evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial...