JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 395 hasil yang relevan dengan "subsidi belanja "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    45/PUU-X/2012

    Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
      61/PMK.02/2017

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2017
      • Diundangkan: 12 Mei 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGKUTAN KERETA API | BIDANG ANGGARAN
      143/PMK.02/2012

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

      • Ditetapkan: 03 Sep 2012
      • Diundangkan: 03 Sep 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        165/PMK.02/2011

        Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

        • Ditetapkan: 17 Okt 2011
        • Diundangkan: 17 Okt 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XVII/2019

        Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. ASKES
          35/PMK.02/2011

          Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Askes (Persero).

          • Ditetapkan: 28 Feb 2011
          • Diundangkan: 28 Feb 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PELAKSANAAN ANGGARAN
          30/PMK.08/2012

          Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

          • Ditetapkan: 23 Feb 2012
          • Diundangkan: 23 Feb 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
          08/PMK.05/2010

          Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

          • Ditetapkan: 25 Jan 2010
          • Diundangkan: 25 Jan 2010

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 35
          • 36
          • 37
          • ...
          • 40

          Loading...
          Quick Look - ??
          • subsidi belanja pemerintah...
          • program bantuan sosial...
          • anggaran belanja negara...
          • efisiensi penggunaan anggaran...
          • pengelolaan dana subsidi...