JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 388 hasil yang relevan dengan "subsidi langsung dan dampaknya terhadap ekonomi "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
187/PMK.07/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 02 Des 2016
  • Diundangkan: 02 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      41 P/HUM/2015

      Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        104/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
          200/PMK.01/2016

          Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

          • Ditetapkan: 27 Des 2016
          • Diundangkan: 27 Des 2016
          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          35/PUU-XI/2013

          Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            27/PUU-XII/2014

            Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              230/PMK.05/2011

              Sistem Akuntansi Hibah.

              • Ditetapkan: 21 Des 2011
              • Diundangkan: 21 Des 2011
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
              259/PMK.05/2014

              Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

              • Ditetapkan: 31 Des 2014
              • Diundangkan: 31 Des 2014
              • 1
              • ...
              • 35
              • 36
              • 37
              • 38
              • 39

              Loading...
              Quick Look - ??
              • subsidi langsung...
              • dampak ekonomi...
              • kebijakan fiskal...
              • evaluasi subsidi...
              • pengelolaan anggaran...