JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 398 hasil yang relevan dengan "PPN barang "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
    67/PMK.06/2014

    Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

    • Ditetapkan: 22 Apr 2014
    • Diundangkan: 22 Apr 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GUDANG BERIKAT
    143/PMK.04/2011

    Gudang Berikat.

    • Ditetapkan: 26 Agu 2011
    • Diundangkan: 05 Sep 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
    139/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 07 Okt 2019
    • Diundangkan: 01 Jan 1900
    • Konsolidasi
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    30/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KELEBIHAN PEMBAYARAN | PAJAK
      10/PMK.03/2013

      Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

      • Ditetapkan: 02 Jan 2013
      • Diundangkan: 02 Jan 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEPABEANAN | PENGEMBALIAN BEA MASUK
      274/PMK.04/2014

      Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga di Bidang Kepabeanan.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
      256/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 31 Des 2015
      • Diundangkan: 31 Des 2015

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      52/PUU-IX/2011

      Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
        PP 2 TAHUN 2009

        Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

        • Ditetapkan: 16 Feb 2009
        • Diundangkan: 16 Feb 2009

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 36
        • 37
        • 38
        • 39
        • 40

        Loading...
        Quick Look - ??
        • PPN Barang...
        • Kebijakan PPN...
        • Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai...
        • PPN untuk UKM...
        • Dampak PPN terhadap Ekonomi...